Analisis Pelaksanaan Prosedur Klaim Rumah Sakit Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang X
Abstract
Prosedur klaim penting untuk mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan. Permasalahan didalam pelaksanaan prosedur klaim rumah sakit pada komponen autentifikasi penulisan dan audit pencatatan yang belum baik, masih menjadi penyebab resume medis pasien dikembalikan oleh verifikator BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur klaim rumah sakit pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang X tahun 2024. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan Maret-Agustus tahun 2024 menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar check list dokumen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian didapatkan jumlah petugas koding masih kurang, sementara jumlah verifikator BPJS Kesehatan sudah mencukupi, sarana prasarana pelaksanaan prosedur klaim rumah sakit sudah lengkap. Metode yang digunakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan bisnis proses dan pihak rumah sakit sesuai Perjanjian Kerja Sama. Namun, proses melengkapi berkas klaim belum optimal berkas yang diserahkan tidak lengkap dan terlambat sehingga beberapa berkas klaim tidak lolos verifikasi. Klaim yang diajukan belum lengkap dan tidak tepat waktu, beberapa klaim dipending akibat adanya kesalahan klaim saat proses verifikasi. Disarankan petugas koding memastikan semua berkas klaim lengkap dan diserahkan tepat waktu. BPJS Kesehatan diharapkan memberikan peringatan tegas kepada rumah sakit yang tidak lengkap dan terlambat dalam menyerahkan berkas klaim.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adisasmito W. (2018) Sistem Kesehatan Edisi Kedua. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Adam C, Maramis F, & Wowor R. (2019). Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rawat Inap RSUD Lapangan Sawang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, 8(7).
Amalia I, Fannaya P, Vitianingsih W, & Rumana NA. (2023). Gambaran Prosedur Klaim Peserta Rawat Inap BPJS Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(4), 259–276. https://doi.org/10.36418/cerdika.xxx
Amir BI, Suhadi, & Harun H. (2020). Identifikasi Penyebab Pengembalian Berkas Klaim BPJS Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (JAKK-UHO), 1(2), 1–12. Diambil dari http://ojs.uho.ac.id/index.php/jakk-
Amran R. (2023). Prosedur BPJS dan klaim BPJS di Rumah Sakit. Health and Medical Journal, 5(42), 147–157.
Azwar A. (2018). Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi 3. Jakarta: Binarupa.
BPJS Kesehatan. (2014a). Pedoman Administrasi BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan. (2014b). Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim.
BPJS Kesehatan. (2015). Mekanisme Verifikasi Klaim INA CBGs.
BPJS Kesehatan. (2017). Panduan Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Cabang Padang.
BPJS Kesehatan (2018). Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.
BPJS Kesehatan (2018). Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2018 Tentang Verifikasi dan Persetujuan Klaim.
BPJS Kesehatan (2019). Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Pedoman Pelaksanaan Klaim mengatur tata cara dan syarat pelaksanaan klaim dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan (2020). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan (2020). Jakarta: BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan (2023). Bisnis Proses C03 Manajemen Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan.
Dwi U. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketepatan Waktu Pengembalian Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2022. Skripsi (Tidak dipublikasi). Universitas Andalas.
Lewiani N, Lisnawaty, & Akifah. (2017). Proses Pengelolaan Klaim Pasien BPJS. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, 2(6), 1–16.
Muninjaya G. (2015) Manajemen Kesehatan Edisi II. Kedokteran EGC: Jakarta
Nikhmah U. (2021). Tinjauan Keterlamabatan Pengajuan Klaim Pelayanan Ranap Pasien BPJS Kesehatan Di RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu Tahun 2021. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan, 26–33.
Nurkonita F. (2019) Pelaksanaan Klaim BPJS/SJSN Terkait Case-mix ina CBG’s di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
Permenkes RI No 28 Tahun (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
Permenkes RI Nomor 36 Tahun (2015). Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Permenkes RI Nomor 58 Tahun (2016). Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Permenkes RI No 3 Tahun (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Periziznan Rumah Sakit. Menkes RI (2020). Jakarta.
Perpres RI No 111 Tahun (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Presiden RI (2013). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Perpres RI No 82 Tahun (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Presiden RI (2018). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Puspaningsih M, Chriswardani, Suryawati, & Paweles S. (2022). Evaluasi Administarasi Klaim BPJS Kesehatan dalam menurunkan kalim Pending. Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(6), 7056–7064. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.7317
Rahayu L, & Sugiarti I. (2021). Analisis Prosedur Klaim BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit. Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM), 1(2).
Salim A. (2022). Bukti Baru dari Data Sampel BPJS Kesehatan: Pelayanan Penyakit Katastropik dan Transformasi Kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Diambil dari https://chpm.fk.ugm.ac.id/bukti-baru-dari-data-sampel-bpjs-kesehatan-pelayanan-penyakit-katastropik-dan-transformasi-kesehatan/
UU RI No 40 Tahun (2004). Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Presiden RI (2004). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
UU RI No 44 Tahun (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Presiden RI (2009). Jakarta.
UU RI No 24 Tahun (2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Presiden RI (2011). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Wulandari F. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Berkas Klaim BPJS Rawat Inap Yang Pending di Rumah Sakit Tahun 2020. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya.
DOI: http://dx.doi.org/10.33757/jik.v8i2.1168
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 JIK JURNAL ILMU KESEHATAN
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN : 2597-8594 (Online) P-ISSN : 2580-930X (Cetak)
Publish by STIKes Alifah Padang
Jl. Khatib Sulaiman No 52 B Kota Padang. Telp 0751-7059849. Fax 0751-7059849. Website: www.stikesalifah.ac.id
Email : jik@stikesalifah.ac.id